Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kemandirian Sinjai Dikepung Krisis Fiskal: Sukses Cetak Ekonomi Tertinggi, Kini Menagih Keadilan Infrastruktur Pusat

Rahim - Mahasiswa Hukum UIN Alauddin Makassar Putra Daerah Sinjai
Timelinesocialnetwork.com Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan - Sekarang ini tengah menghadapi kontradiksi pembangunan yang cukup pelik. di satu sisi, kabupaten ini menorehkan prestasi gemilang dengan mencetak angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan yang sukses menembus 11,14 persen pada capaian Triwulan I. Di bawah nakhoda pemerintah daerah, Sinjai berhasil menggenjot sektor pertanian, pariwisata, hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital secara masif.

Namun, lompatan ekonomi yang luar biasa ini kini membentur dinding tebal. Geliat kesejahteraan masyarakat di wilayah pelosok terancam lumpuh akibat krisis infrastruktur yang krusial. Keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi penyebab utama melambatnya perbaikan akses publik, sehingga memicu urgensi akan adanya bantuan dan intervensi langsung dari Pemerintah Pusat di Jakarta.

Ironi sosial di lapangan terlihat jelas, terutama pada sektor pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pegunungan. Di wilayah Sinjai Barat, keterbatasan akses jalan yang rusak parah dan belum tersentuh pengaspalan membuat ambulans maupun kendaraan roda empat tidak dapat menjangkau pemukiman warga. Akibatnya, masyarakat setempat masih harus menandu orang sakit berjalan kaki melintasi medan terjal sejauh puluhan kilometer demi mendapatkan perawatan medis darurat.

Kondisi memprihatinkan tidak berhenti di sektor kesehatan saja. Sektor pendidikan dan keselamatan transportasi di wilayah pesisir juga menghadapi ancaman serupa. Di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan, anak-anak sekolah setiap hari terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi jembatan penghubung antar-pulau yang kondisinya lapuk dan nyaris ambruk. 

Krisis infrastruktur ini diperparah oleh dampak cuaca ekstrem dan bencana banjir bandang yang sempat melumpuhkan sistem drainase perkotaan beberapa tahun lalu. hal ini semakin menegaskan bahwa kebutuhan pembenahan fasilitas fisik di Sinjai sudah berada pada tahap darurat.

Akar dari ketidakmampuan daerah dalam membiayai proyek vital ini bersumber dari kebijakan fiskal nasional. Pada tahun anggaran ini, Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) berskala besar secara nasional demi menjaga stabilitas pasar dan efisiensi birokrasi. Bagi Kabupaten Sinjai, pemotongan alokasi transfer pusat yang mencapai ratusan miliar rupiah ini berdampak langsung pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Sinjai dipaksa melakukan rasionalisasi anggaran secara ketat demi menjaga keseimbangan postur keuangan. Imbasnya, proyek-proyek strategis seperti pemeliharaan jalan pedesaan, pembangunan jembatan darurat, dan normalisasi saluran air terpaksa ditunda karena kas daerah tidak lagi mencukupi.

Merespons situasi darurat ini, Rahim, seorang Mahasiswa UIN Alauddin Makassar asal Sinjai Timur, menyampaikan kritik dan desakan tegasnya agar jeritan dari daerahnya didengar di tingkat nasional.

"Kabupaten Sinjai ini lahir dari rahim perjuangan masyarakat yang mandiri dan pekerja keras, dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi kita yang luar biasa. Namun, kami masyarakat di daerah tidak bisa berjalan sendiri ketika hak-hak dasar warga atas infrastruktur yang layak terancam oleh pemotongan anggaran nasional. 

Kami mendesak Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan untuk tidak menutup mata berikan Sinjai intervensi DAK Fisik tambahan sebelum keterbatasan akses ini memakan lebih banyak korban jiwa," tegas Rahim dalam kutipannya.

Kondisi kontras antara prestasi ekonomi dan keterbatasan fisik ini menjadi alarm keras bagi Jakarta. Pertumbuhan ekonomi 11,14 persen yang diraih secara mandiri oleh masyarakat Sinjai seharusnya didukung dengan distribusi keadilan pembangunan yang merata dari pinggiran. Tanpa adanya kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tambahan maupun alokasi dana darurat infrastruktur dari Pemerintah Pusat, ketimpangan di daerah pelosok ini akan semakin melebar.