Komisi IV DPR: Tanpa Air dan Irigasi, Target Swasembada Pangan Hanya Euforia
 |
| Sumber: Screnshot Akun Instagram Musa Rajekshah |
Hal itu mengemuka dalam diskusi dengan pelaku pertanian dan pantauan lapangan Komisi IV beberapa waktu terakhir.
"Kalau ditanya apa masalahnya di lapangan, jawabannya irigasi air. Balik lagi ke irigasi tadi, air," ujar perwakilan petani yang dipantau Komisi IV.
Petani Sudah Maju, Negara Harus Hadir di Infrastruktur
Menurut pantauan di lapangan, petani padi sawah saat ini tengah "ceria dan gembira". Penyebabnya, pemerintah telah berhasil menekan harga pupuk agar lebih murah dan tepat waktu. Benih unggul juga tersedia, serta bantuan alat mesin pertanian yang dulu langka kini sudah diintervensi pemerintah.
Begitu juga dengan harga. Dengan HPP gabah ditetapkan Rp6.500/kg, di lapangan harga bahkan tembus di atas Rp7.000/kg. Ditambah produktivitas naik karena pupuk cukup, pendapatan petani meningkat.
Namun kemajuan di "on farm" itu mentok pada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh petani.
"Yang pemerintah harus hadir untuk bagian-bagian yang tidak mampu dibayar oleh petani. Contohnya irigasi. Irigasi dipergunakan oleh publik, oleh masyarakat tani itu pemerintah yang harus hadir. Kemudian jalan usaha tani juga," jelasnya.
Tanpa air, kegiatan budidaya tidak akan berjalan. "Tanahnya tersedia, kita punya matahari yang sangat luar biasa. Nah kemudian masalah berikutnya adalah air. Tanpa air tidak ada itu kegiatan budidaya. Fotosintesis tanpa air tidak akan jalan," tegasnya.
Sinergi Kementan dan PU Jadi Kunci
Komisi IV DPR mendorong agar Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kementerian PU untuk memprioritaskan program penyediaan air.
"Kita akan bersama pimpinan dan anggota Komisi IV melalui Kementerian Pertanian, bagaimana bisa bersinergi dengan Kementerian PU sehingga ke depan kebutuhan pokok petani ini terkait dengan air ini bisa diprioritaskan programnya," kata anggota Komisi IV.
Jika sawah existing saja bisa dipenuhi airnya, target swasembada pangan 2029 diyakini bisa tercapai lebih cepat. "Kenapa? Karena dipenuhi itu pupuknya dicukupi dengan harga terjangkau, benihnya tersedia, kemudian yang lain-lain mesin-mesin dan sebagainya."
Langkah Jangka Pendek dan Antisipasi Kekeringan
Untuk jangka pendek, pemerintah diminta menggerakkan penanaman di daerah-daerah yang masih berpotensi. Syaratnya, semua sarana harus tersedia: pupuk, benih, dan air.
Selain tanaman pangan, perhatian juga harus diberikan pada lahan kering seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi agar tidak terjadi kebakaran saat musim kemarau panjang. Untuk hortikultura, petani yang memiliki pompa dan sumur bor masih bisa berproduksi buah dan sayur selama air tersedia.
Pengawasan dan Keberlanjutan Kebijakan
Agar swasembada tidak hanya euforia sesaat, Komisi IV menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan. Harga HPP harus dipertahankan, dan penyaluran pupuk serta benih harus tepat sasaran.
Pengawasan dilakukan rutin melalui kunjungan kerja spesifik dan reses. "Pada saat reses seluruh anggota dewan Komisi IV pasti dia ada di tengah-tengah petani," ujarnya.
Peran Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL juga disebut krusial sebagai ujung tombak. Mereka bertugas memberikan keyakinan kepada petani bahwa kebijakan saat ini bisa diteruskan.
"Yang penting kita pastikan bahwa kebutuhannya, sarana maupun prasarananya itu terpenuhi," pungkasnya.
Dengan memastikan air sebagai urat nadi pertanian, Indonesia tidak hanya bisa swasembada, tetapi juga berdaulat pangan secara berkelanjutan.
