Mengecam Berulangnya Insiden Keamanan Konsumsi dan Mendorong Evaluasi Menyeluruh Program MBG
 |
| Akbar Ketua IPMAPUS Sulawesi Barat |
Peristiwa semacam ini bukanlah kejadian yang pertama. Di Sulawesi Barat sendiri, telah terjadi sejumlah kasus di mana siswa penerima manfaat program MBG mengalami dugaan keracunan dan harus mendapatkan penanganan medis, bahkan dalam beberapa kejadian siswa harus dilarikan ke rumah sakit secara massal.
Kembali terjadinya insiden di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dengan sejumlah siswa yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, tentu harus menjadi perhatian serius. Sebelumnya, di Pasangkayu, juga ditemukan kaki seribu dalam makanan MBG yang diterima oleh siswa.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam pelaksanaan program MBG tidak dapat hanya dilihat sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Jika persoalan serupa muncul di sejumlah daerah, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan, khususnya terkait standar keamanan pangan, kebersihan, pengolahan, distribusi, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban penyedia makanan.
Kami memahami bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi generasi muda. Karena itu, apabila program ini dinilai memiliki manfaat bagi masyarakat, maka sistem implementasinya harus dirancang dan dijalankan secara komprehensif.
Jangan sampai persoalan keamanan pangan dianggap kecil hanya karena secara persentase kasusnya terlihat sedikit dibandingkan jumlah penerima manfaat secara nasional. Yang menjadi objek program ini adalah manusia, khususnya anak-anak dan generasi muda. Keselamatan dan kesehatan mereka harus menjadi prioritas utama.
Evaluasi Sistem dan Efisiensi Anggaran
Selain persoalan keamanan makanan, kami juga memandang perlu adanya evaluasi serius terhadap rantai pelaksanaan dan struktur biaya operasional program MBG.
Menurut pandangan kami, semakin panjang mata rantai dalam pelaksanaan sebuah program, semakin besar pula potensi bertambahnya biaya operasional. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji kembali apakah seluruh tahapan dan pihak yang terlibat saat ini benar-benar diperlukan dan memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Kami mempertanyakan apakah sistem yang melibatkan berbagai lapisan, mulai dari yayasan, pengelola dapur, hingga berbagai pihak dalam rantai distribusi, merupakan model yang paling efisien untuk diterapkan dalam jangka panjang.
Bukan berarti kami menilai setiap pihak yang terlibat tidak memiliki fungsi. Namun, struktur pelaksanaan harus diuji berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat langsung bagi penerima program.
Jangan sampai anggaran yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kualitas bahan pangan dan pemenuhan gizi siswa justru terlalu banyak terserap untuk biaya administrasi, pengelolaan, distribusi, dan mata rantai operasional yang sebenarnya masih dapat disederhanakan.
Solusi: Memangkas Mata Rantai Pelaksanaan
Sebagai salah satu alternatif, kami mendorong BGN untuk mengkaji model pelaksanaan yang lebih dekat dengan sekolah sebagai penerima manfaat langsung.
Salah satu skema yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada masing-masing sekolah untuk menyediakan atau mengelola fasilitas dapur MBG sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Dalam skema tersebut, pemerintah melalui BGN dapat menetapkan:
standar dapur, standar kebersihan dan keamanan pangan, standar kandungan gizi, standar bahan baku, standar tenaga pengelola, sistem pengawasan dan pemeriksaan berkala. mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, serta standar biaya yang transparan.
Sementara itu, pihak sekolah dapat membuka ruang kerja sama secara langsung dengan penyedia bahan pangan atau pihak yang memenuhi persyaratan, dengan tetap berada di bawah pengawasan dan standar yang ditetapkan BGN.
Dengan model seperti ini, mata rantai pelaksanaan dapat dipersingkat. Pengadaan bahan, proses memasak, hingga distribusi kepada siswa dapat dilakukan dengan jarak yang lebih dekat dan sistem yang lebih sederhana.
Hal ini berpotensi mengurangi:
Biaya distribusi dan pengantaran makanan karena makanan diproduksi lebih dekat dengan penerima manfaat.
Biaya operasional dari mata rantai perantara yang tidak memberikan nilai tambah langsung terhadap kualitas makanan. Ketergantungan pada banyak lapisan pengelolaan dalam satu rantai pelaksanaan.
Risiko keterlambatan distribusi yang dapat memengaruhi kualitas dan keamanan makanan. Risiko persoalan koordinasi karena semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kompleks pula mekanisme pengawasannya.
Namun, kami menegaskan bahwa model ini harus tetap disertai pengawasan yang ketat dan independen. Sekolah tidak boleh diberikan kewenangan tanpa standar dan kontrol yang jelas. Pengelolaan dapur harus memenuhi standar keamanan pangan dan higienitas yang dapat diaudit secara berkala.
Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak boleh diartikan sekadar mengurangi biaya, tetapi harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada penerima program.
Keselamatan Siswa Harus Menjadi Prioritas
Kami juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya melakukan evaluasi setelah terjadi insiden. Sistem pengawasan harus bersifat preventif.
Setiap dapur MBG harus memiliki standar yang jelas mengenai penyimpanan bahan makanan, proses memasak, kebersihan peralatan, kualitas air, kebersihan tenaga pengolah makanan, waktu distribusi, hingga mekanisme pemeriksaan makanan sebelum dikonsumsi siswa.
Jika ditemukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, harus ada mekanisme penindakan dan penghentian sementara yang jelas sampai persoalan tersebut dapat dipastikan telah diperbaiki.
Program sebesar MBG membutuhkan sistem yang besar, tetapi sistem yang besar tidak harus berarti birokrasi dan mata rantai yang panjang.
Justru pemerintah harus mencari model yang paling sederhana, efisien, transparan, dan mudah diawasi.
Kami dari IPMAPUS Sulawesi Barat tidak sedang mempertanyakan tujuan baik dari program MBG. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana program tersebut dilaksanakan agar benar-benar aman, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Karena itu, kami meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan Presiden Prabowo Subianto beserta pemerintah pusat untuk menjadikan berbagai insiden yang terjadi sebagai momentum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem MBG, termasuk mengevaluasi panjangnya mata rantai pelaksanaan dan besarnya biaya operasional.
Kami mendorong agar pemerintah berani memangkas mata rantai yang tidak diperlukan, mengurangi biaya yang tidak memberikan manfaat langsung kepada siswa, dan mengalokasikan anggaran secara lebih besar untuk memastikan kualitas serta keamanan makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan program MBG bukan hanya berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan, tetapi seberapa aman, bergizi, tepat sasaran, efisien, dan bertanggung jawab makanan tersebut sampai kepada anak-anak Indonesia.
IPMAPUS Sulawesi Barat akan terus mengawal dan menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya keselamatan dan masa depan generasi muda Sulawesi Barat.
