Navigasi Karir dan Tantangan Diplomat Perempuan Indonesia dalam Menjawab Isu Global Kontemporer
 |
| Jihan Faradila Saharani, Founder Pusat Kajian Perempuan Indonesia |
Acara yang berlangsung secara daring mulai pukul 15.00 WIB ini menarik antusiasme tinggi dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga pemerhati isu perempuan dan diplomasi internasional.
Webinar ini dibuka secara resmi melalui keynote speech oleh Jihan Faradila Saharani, S.H. selaku Founder Pusat Kajian Perempuan Indonesia. Dalam pandangannya, Jihan menekankan bahwa kehadiran perempuan di kancah diplomasi internasional bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kekuatan esensial dalam membawa nilai-nilai perdamaian, empati, dan ketegasan.
”Perempuan Indonesia memiliki ketangguhan dan kepekaan diplomasi yang luar biasa alami. Tantangan global hari ini menuntut kehadiran lebih banyak suara perempuan di meja perundingan internasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dengan perspektif yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ungkap Jihan dalam pemaparannya.
Diskusi interaktif kemudian dipandu dengan apik oleh Dian Dewi Mirza selaku moderator, sebelum memasuki sesi inti pemaparan materi dari dua narasumber terkemuka:
Siti Nugraha Mauludiah, M.A. (Duta Besar Indonesia untuk Denmark dan Lithuania), memaparkan materi bertajuk "Peran Perempuan dalam Diplomasi Indonesia". Dalam pandangannya, Dubes Siti menyoroti komitmen Kementerian Luar Negeri dalam memajukan agenda kesetaraan gender melalui instrumen kebijakan seperti Permenlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (termasuk system tagging anggaran) serta Surat Edaran pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kerja.
Ia juga mencatat kemajuan signifikan di tahun 2025 di mana 44% pegawai Kemlu merupakan perempuan, dengan penempatan di posisi strategis pimpinan (meliputi 3 Eselon I dan 25 Eselon II perempuan) serta dukungan kebijakan yang semakin sensitif gender seperti aturan penempatan kerja berdekatan (posting berdekatan), penyediaan daycare, ruang laktasi, hingga perjanjian working spouse.
Di panggung global, perempuan Indonesia terbukti aktif membawa citra positif dan memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum internasional, seperti dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-59 di mana Indonesia memimpin negosiasi resolusi pemberdayaan perempuan dan anak perempuan melalui olahraga (sport) serta program Women Mentorship and Career Pathways.
Prof. Dr. Dra. Ani Widyani, M.A. (Guru Besar FISIP Universitas Indonesia), mengupas dimensi akademik melalui materi berjudul "Women Leadership and Feminist Foreign Policy". Dalam pandangannya, Prof. Ani menyoroti perdebatan mendasar mengenai bagaimana memaknai gender dalam pembuatan kebijakan luar negeri - apakah sekadar mengejar keseimbangan kuantitas (gender balance) atau melakukan transformasi sistemik (gender mainstreaming).
Ia menggarisbawahi bahwa Feminist Foreign Policy (FFP) tidak berhenti pada penambahan jumlah perempuan di kursi kepemimpinan semata, melainkan menuntut perubahan struktural untuk membongkar sistem patriarki, menantang relasi kuasa kolonial, serta mengintegrasikan Ethics of Care (etika kepedulian), dialog inklusif, dan perlindungan terhadap kelompok marginal.
Prof. Ani juga membedah perbandingan strategi implementasi kebijakan luar negeri feminis di berbagai negara (seperti Swedia, Kanada, Prancis, dan Meksiko) yang mengombinasikan strategic narratives dan penerjemahan norma internasional ke dalam konteks domestik demi mewujudkan keadilan gender global yang substantif.
Melalui penyelenggaraan webinar ini, para narasumber sepakat bahwa regenerasi diplomat perempuan yang tangguh sangat krusial. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah edukasi, tetapi juga mampu memantik motivasi generasi muda, khususnya kaum perempuan Indonesia, untuk berani melangkah meniti karir dan mengambil peran sebagai pengambil kebijakan di panggung global.