Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, DPN LKPHI: Apresiasi Capaian, Kawal Penegakan Hukum
 |
| Direktur DPN LKPHI, Ismail Marasabessy |
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, menilai momentum dua tahun ini menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, baik dari sisi pembangunan fisik, ekonomi, maupun komitmen terhadap supremasi hukum dan keadilan sosial.
Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan kerja nyata di sejumlah sektor strategis seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, investasi, dan hilirisasi industri. Penguatan sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi nasional juga menjadi agenda penting dalam pembangunan jangka panjang.
"Kami mengapresiasi ikhtiar pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Namun keberhasilan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan, tapi dari sejauh mana rakyat kecil benar-benar merasakan manfaat kebijakan tersebut," ujar Ismail Marasabessy di Jakarta.
Hukum Adalah Panglima
DPN LKPHI menegaskan, pembangunan nasional tidak akan kokoh tanpa ditopang oleh penegakan hukum yang kuat. Supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan kesetaraan di hadapan hukum adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik.
Ismail menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, transparan, independen, dan berintegritas. Penguatan institusi penegak hukum serta jaminan proses hukum yang adil tanpa diskriminasi harus terus menjadi prioritas.
"Reformasi hukum harus konsisten. Kepastian hukum, perlindungan HAM, dan penghormatan terhadap konstitusi tidak bisa ditawar," tegasnya.
Kritik Konstruktif Tetap Diperlukan
Sebagai lembaga kajian hukum, DPN LKPHI menegaskan bahwa apresiasi tidak berarti meniadakan fungsi kontrol. Dukungan terhadap program pemerintah harus diiringi pengawasan yang konstruktif, objektif, dan berbasis data.
Evaluasi kebijakan secara berkelanjutan diperlukan agar setiap program tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Memasuki tahun ketiga, DPN LKPHI mencatat sejumlah tantangan besar yang masih perlu mendapat perhatian serius, di antaranya pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perluasan akses keadilan bagi seluruh rakyat.
DPN LKPHI berharap Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet tetap konsisten menjaga komitmen kerakyatan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara akuntabel.
"Momentum dua tahun ini harus menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan akademisi. Tujuannya satu, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat dengan hukum sebagai panglima," pungkas Ismail.
