Krisis Ekonomi, Korupsi, dan Integritas: Tiga Ancaman bagi Jatuhnya Pemerintahan

Ilustrasi: Tangkapan layar unggahan Instagram Ridwan Kamil

Timelinesocialnetwork.com - Sejarah pemerintahan di berbagai negara selalu mengulang pola yang sama. Tidak ada rezim yang tumbang karena satu pidato, atau karena satu demonstrasi. Pemerintahan jatuh ketika tiga hal bertabrakan bersamaan: krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi

Ketiganya adalah racun yang berbeda, tapi efeknya sama: menggerus legitimasi dan membuat rakyat berhenti percaya.

1. Krisis Ekonomi

Saat Perut Rakyat Kosong, Kesabaran Habis, maka pemerintahan paling kuat sekalipun akan goyah jika gagal menjaga harga beras, BBM, dan lapangan kerja. Ekonomi adalah bahasa paling dasar antara negara dan rakyat.

Ketika inflasi tinggi, PHK masif, dan bantuan sosial tidak tepat sasaran, maka narasi “pemerintah bekerja” tidak akan didengar lagi. Rakyat tidak butuh teori makro. Rakyat butuh harga yang wajar dan pekerjaan yang layak. Krisis ekonomi adalah pemantik pertama karena ia bersifat massal dan dirasakan langsung setiap hari.

Teori politcal science memberikan penjelasan tentang alasan pemerintah jatuh akibat krisis ekonomi (peformance legitimacy, disebutkan bahwa legitimasi pemerintahan bukan hanya lahir dari pemilu, melainkan pemerintah yang mampu menjawab kebutuhan rakyatnya sektor energi, sektor pangan, dan sektor pekerjaan.

Sedangkan, dalam konsep teori Ted Gurr relative deprivation mendalilkan bahwa pemberontakan terjadi bukan saat rakyat miskin, melainkan ketika terjadi kesenjangan antara realitas dan ekspektasi ekonomi. Kegagalan tersebut dikenal dengan istilah Distributive justice, atau gagal mendistribusikan keadilan. Sebagai contoh, pemerintah Sri langkah, Rajapaksa jatuh tahun 2022, akibat kelangkaan energi, dan krisis devisa. Selanjutnya ada pemerintah Argentina tahun 2001, akibat krisis ekonomi dan pembekuan dana bank.

2. Skandal Publik

Jika krisis ekonomi menyerang perut, maka skandal publik menyerang hati. Korupsi proyek negara, kebocoran anggaran, proyek fiktif, atau penyalahgunaan dana bantuan sosial adalah bentuk pengkhianatan paling nyata.

Publik bisa memaklumi kebijakan yang salah karena ketidaktahuan. Tapi publik tidak akan pernah memaafkan uang rakyat yang dicuri. Apalagi jika terjadi di tengah krisis. Skandal publik menciptakan narasi: “Mereka pesta, kita puasa.” Dan begitu narasi itu mengakar, kepercayaan runtuh lebih cepat dari angka pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, kami menilai ada pelanggaran prinsip yang disebut sebagai principal-agent problem, yaitu rakyat sebagai subjek principal menitipkan uang pajak kepada pemerintah sebagai agent. Ketika uang pajak dikoreksi, maka lahir pelanggaran agency loss yang sangat fatal.

Menarik dicermati dalam skandal publik adalah gagasan procedural justice yang menerangkan bahwa masyarakat menilai hasil tetapi menganggap prose sebagai prinsip moral. Secara garis besar, ketika rakyat melihat uang pajak boncos, uang bantuan sosial, dan anggaran infrastruktur dikorupsi saat krisis. Maka yang rusak bukan hanya APBN, tetapi kepercayaan publik terhadap institusi negara juga rusak. 

Contoh konkrit kejatuhan pemerintah pada skandal publik, ada Presiden Brazil tahun 2016, yaitu Dilma Rousseff dalam skandal fiscal pedaling. Kemudian ada Presiden Korea Selatan tahun 2017, Park Geun-Hye dalam skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Skandal Pribadi 

Pemerintahan modern bukan hanya dinilai dari kinerjanya, tapi juga dari integritas orang-orang di dalamnya. Skandal pribadi: gaya hidup mewah, perselingkuhan, arogansi, atau konflik kepentingan, tampak sepele.

Namun di era media sosial, skandal pribadi adalah bom waktu. Ia membuat rakyat bertanya. Gagasan dalam skandal pribadi diterangkan oleh Max Weber sebagai symbolic leadership, sebuah gagasan bahwa pemimpin tidak hanya dituntut mempunyai kompetensi, melainkan harus memiliki kualifikasi moral yang baik. Alasan dibalik teori Max Weber adalah pemerintah sebagai subjek role mode negara. 

Adapun contoh konkrit sebuah rezim yang jatuh akibat skandal pribadi. Pertama, Amerika Serikat tahun 1998, kasus lewinsky yang membuat presiden Bill Clinton dimakzulkan DPR, walaupun lolos di senat. Bill Clinton sukses besar secara ekonomi tetapi integritas pribadi amoral. Kedua, PM Inggris Boris Johnson karena melakukan pesta saat pandemi covid 19. Bukan pelanggaran pidana korupsi, tetapi dinilai munafik karena melanggar pelanggaran yang dibuat sendiri.

Ketiga skandal di atas tidak muncul secara bersamaan, melainkan muncul dengan sendirinya. Bahaya terbesarnya ketiga faktor muncul bersamaan, melainkan respon rakyat terhadap skandal. Krisis ekonomi membuat rakyat lapar, skandal publik membuat rakyat merasa dieksploitasi, dan skandal pribadi membuat rakyat tidak percaya karena pimpin oleh pemimpin hipokrit.

Gabungan tiga variabel tersebut memicu ledakan dahsyat bagi sebuah rezim, apabila muncul secara bersamaan. Pertama, krisis ekonomi memberi bahan bakar. Kedua, skandal publik memberi percikan yang mudah terbakar. Ketiga, skandal pribadi memberi sumbu sehingga cepat terbakar.

Selain tiga faktor sebelumnya, yang paling utama perlu dimiliki sebuah rezim adalah kepercayaan publik, selama rakyat masih percaya terhadap pemerintah, kebijakan yang biasa bisa dijalankan. Tapi begitu kepercayaan hilang, kebijakan besar yang canggih akan dicurigai sebagai permainan anggaran, proyek kelompok oligarki, dan rampok APBN.

Pelajaran untuk Indonesia Kekinian.

Indonesia saat ini sedang menguji tiga hal itu. Kita hadapi tekanan harga energi global, kita kawal ketat tata kelola MBG dan Koperasi Desa, dan kita tuntut pejabat publik menjaga etika.

Pemerintahan Presiden Prabowo perlu menghindari tiga skandal tersebut, perbaiki ekonomi rakyat, tidak menyalahkan gunakan kekuasaan, dan menjaga etika pribadi sebagai senjata utama untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Pemerintah Presiden Prabowo memilih jalur evaluasi terbuka dan pergantian pimpinan sebagai bentuk koreksi dini. Itu langkah tepat. Karena mencegah jatuhnya kepercayaan jauh lebih murah daripada memulihkannya setelah runtuh.

Pemerintahan Bertahan Karena Dirawat, Bukan Karena Kuat. 

Tidak ada keabadian dalam pemerintahan. Pemerintahan yang tetap eksis adalah merawat tata kelola negara, baik sektor infrastruktur, maupun suprastruktur. Infrastruktur memastikan pertumbuhan ekonomi, sedangkan suprastruktur memastikan jaminan ketertiban dan kenyamanan bagi rakyat. Jika keduanya ideal, sebuah rezim tidak hanya bertahan, tetapi menjadi ingatan kolektif masyarakat dari generasi ke generasi selanjutnya.

Jika pemerintah tidak memperbaiki hajat hidup rakyat, yang menjatuhkan pemerintahan bukanlah kekuatan oposisi, melainkan dijatuhkan oleh dirinya sendiri.