Massa Aksi KOMANDO Desak Partai Demokrat Evaluasi Menteri PU Dody Hanggodo

Arsan, Korlap Massa Aksi KOMANDO 

Timelinesocialnetwork.com Jakarta – Massa aksi dari KOMANDO menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Partai Demokrat terkait berbagai polemik yang berkembang. Koordinator lapangan aksi, Arsan, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan mencari perhatian, melainkan menyampaikan aspirasi dan meminta evaluasi terhadap kader partai yang menduduki jabatan publik.

"Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk mengingatkan Partai Demokrat agar tidak menutup mata terhadap berbagai polemik yang berkembang," ungkap Arsan, kordinator lapangan massa aksi KOMANDO pada Kamis (23/7/2026).

Arsan meminta Partai Demokrat mengedepankan integritas dalam menempatkan kader pada jabatan strategis. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik.

"Jangan biarkan kader yang berkualitas menduduki jabatan strategis, dan jangan lindungi kader yang tidak berintegritas. Kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan politik," jelasnya.

Massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap rencana kunjungan kerja luar negeri Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menolak mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai tidak objektif, serta meminta pemulihan sistem merit dalam birokrasi.

Selain itu, massa meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengevaluasi Dody Hanggodo sebagai Menteri PU. Mereka juga mendesak Presiden Republik Indonesia mengambil langkah apabila ditemukan pelanggaran etika maupun hukum, serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas negara.

"Kami mendesak untuk audit menyeluruh terhadap rencana kunjungan kerja luar negeri Kementerian PU, kami menolak mutasi ASN yang dinilai tidak objektif dan meminta pemulihan sistem merit. Kami mendesak DPP Partai Demokrat segera mengevaluasi Dody Hanggodo sebagai Menteri PU. Kami meminta Presiden Republik Indonesia mengambil langkah nyata apabila terbukti terjadi pelanggaran etika maupun hukum. Terakhir, kami mendesak KPK RI mengusut dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas negara," tegas Arsan.

Mengakhiri tuntutannya, Arsan dan para demontran meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menunjukkan kepemimpinan yang tegas dalam menyikapi tuntutan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa aksi lanjutan akan digelar apabila aspirasi mereka tidak mendapat respons.

"Kami meminta AHY menunjukkan kepemimpinan yang tegas. Partai Demokrat harus berani mengevaluasi kadernya sendiri jika dinilai telah mencederai kepercayaan publik. Integritas partai tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan satu jabatan, dan kami pastikan jika beberapa tuntutan kami tidak di sikapi maka kami akan menggelar aksi demontrasi berjilid-jilid." tutup Arsan.