Membaca Survei SMRC: Rapor Satu Tahun Prabowo dan Munculnya Mood Negatif Nasional
![]() |
| Tangkapan layar Akun Instagram Prabowo |
Timelinesocialnetwork.com - Pidato Prabowo Subianto sering kali memicu reaksi, sekarang survei SMRC telah memperlihatkan merosotnya kepercayaan publik terhadap kinerjanya. Ini sebuah sinyal kuat bahwa kebijakan Prabowo tidak memberikan dampak besar terhadap masyarakat atas kinerjanya yang telah berjalan satu tahun.
Di panggung publik, Prabowo bicara banyak hal, tapi minim aksi nyata. Oleh karena itu, kita memiliki pemimpin yang surplus pidato daripada surplus prestasi. Sekarang waktunya kita mencermati track recordnya, pemimpin dinilai bukan saat mereka pidato dengan berapi-api, melainkan efek yang dihasilkan dari buah kebijakan.
Rapor Prabowo Subianto selama satu tahun kepemimpinan: inflasi rupiah 18 ribu perdolar, investor kabur, ekonomi tumbuh 5,6 %, dan PHK massal terjadi dimana-mana. Kami gambarkan Prabowo sebagai sosok doyan ngomong, kerja tidak jelas."
Kalimat tersebut sekarang bukan lagi sekadar meme di media sosial. Kini kalimat itu seolah-olah menjadi gambaran nurani kolektif masyarakat. Kenapa demikian? Ya, datanya jelas dan pahit untuk dibaca bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo turun dari 81,2% pada November 2025, menjadi 66,4% pada Februari-Maret 2026, dan kini tinggal 51,1% pada Juli 2026. Dalam rentang waktu 9 bulan turut 30 poin merupakan indikator menyakitkan bagi seorang pemimpin.
Sumber data ini berasal dari lembaga survei SMRC 5 sampai 19 Juli 2026, dengan 749 responden dan margin of error 3,7%. Data tersebut masih bisa diperdebatkan, tetapi melihat dinamika dan merosotnya sendi-sendi negara terutama sektor ekonomi, maka bisa dipastikan data SMRC layak diterima secara akademis.
Ketika data biacara ketidakpuasan turun 16% menjadi 46,9%. Jarak antara yang puas dan tidak puas kini hanya 4,2 poin. Ini menunjukkan sebuah penurunan drastis. Artinya, persepsi publik berubah secepat kilat layaknya mengembalikan telapak tangan.
Pertanyaan mendasar kenapa persepsi publik turun drastis, apa penyebabnya? Bukan karena Presiden sering berkunjung ke luar negeri, bukan karena Presiden fasih berbahasa inggris, bukan karena Presiden tidak pandai berpidato, tetapi masalahnya adalah apa yang dihasilkan selama kepemimpinan. Rakyat mulai meragukan kerja seorang Presiden.
Bayangkan, angka 49,4% responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau "sangat buruk. Hanya 15% yang bilang baik, dan angka ini bisa disebut sebagai masyarakat mapan secara ekonomi, Lebih parah lagi, 45,8% merasa ekonomi sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu.
Dari hasil survei tersebut, kami memandang Indonesia memiliki dua tempat. Indonesia pertama ada di podium, Penuh optimisme, angka besar, tepuk tangan, dan tertawa bersama menteri. Indonesia kedua ada di kalangan masyarakat yang tertekan secara ekonomi, panas-pansan, sulit cari kerja, dan mengeluh uang sekolah anaknya.
Indonesia kedua juga ada di pasar, di jalan, di gang. Indonesia yang menghitung harga, mengurangi belanja, dan berbisik ke pasangan "tolong pinjam ke tetangga buat kita makan besok", variabel lain yang menjadi ironi sekarang adalah komunikasi pemerintah, dimana terlalu sering bicara dari podium ke podium, tapi jarang mendengar suara ibu-ibu yang masak ala kadarnya di dapur, suara ojek bapak-bapak yang mencari uang untuk biaya sekolah anaknya, dan suara pertani yang mengeluh pupuk mahal dan harga gabah turun.
Kondisinya tidak lebih baik di bidang lain. 42,8% menilai kondisi politik nasional "buruk". Hanya 13,5% yang bilang "baik". Di penegakan hukum, 37,6% bilang "buruk", yang "baik" cuma 26,4%. Di tiga bidang utama, ekonomi, politik, hukum, penilaian negatif selalu menang. Ini bukan masalah komunikasi kecil. Ini sudah "negative national mood". Saat suasana batin publik negatif, berita baik dicurigai pencitraan. Program baru dianggap proyek baru.
Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, berhenti mengukur keberhasilan dari laporan Asal Bos Senan (ABS). Laporan itu sering seperti jualan emas yang masih ada dalam tanah, semua yang jelek dihapus, disensor, dan difilter. Kegagalan dipotong dari frame dengan alasan "nanti Presiden marah". Kedua, berani mengevaluasi program besar yang boros dan bocor. Pemimpin kuat bukan yang tidak pernah mengubah keputusan. Pemimpin kuat adalah yang berani mengubah keputusan ketika bukti di lapangan bilang itu salah.
Ketiga, hentikan budaya ABS: "Asal Bapak Senang". Presiden tidak butuh menteri yang tiap hari bilang "Siap, Pak". Presiden butuh orang yang berani bilang, "Maaf Pak, ini tidak jalan. Solusinya begini." Kalau semua di atas hanya lapor keberhasilan, maka rakyat yang akan lapor kegagalan. Lewat survei. Lewat media sosial. Lewat jalanan.
Dan jalanan itu sekarang mengintip lagi. Kabarnya akhir Agustus 2026 akan ada aksi besar. Tenggatnya 31 Agustus: "8 Agenda Reformasi" dari tuntutan "17+8". Isinya bukan receh: reformasi DPR, reformasi pajak, UU Perampasan Aset, reformasi Polri, dan penguatan HAM. Tiga bahan bakar protes sudah ada: ketidakpuasan yang naik tajam, tekanan ekonomi yang nyata, dan momentum politik. Tinggal satu percikan.
Ingat, demonstrasi tidak selalu butuh komando organisasi besar. Ia lahir dari akumulasi kemarahan kecil yang terlalu lama disepelekan. Alarm memang berisik. Tapi memukul alarm tidak akan memadamkan api. Yang harus dicari adalah sumber asapnya. Survei SMRC ini bukan vonis akhir, ini alarm terakhir.
Jika kritik terus dianggap gangguan, jika penderitaan dijawab dengan optimisme podium, jangan kaget jika akhir Agustus nanti jalanan kembali jadi "ruang konferensi pers" terbesar rakyat. Bukan karena rakyat benci negara. Tapi karena rakyat merasa negara sudah tidak lagi mendengar mereka.
