Paradoks Dunia Kerja Indonesia: Ketika Gelar Akademik Tak Lagi Menjamin Masa Depan
Timelinesocialnetwork.com - dunia kerja di Indonesia mengalami paradoks yang kompleks, berita kekurangan lapangan pekerjaan dan PHK menjadi hampir menjadi konsumsi publik. Gelar akademik tidak menjamin orang bisa diterima di dunia kerja, baik formal maupun non-formal.
Ekosistem dunia kerja di Indonesia bisa digambarkan sederhana, yaitu sedang terjebak dalam krisis sistematik modern. Perusahaan ingin memperbaiki citra dengan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan proses rekrutmen membutuhkan lulusan akademik sebagai syarat minimum. Lebih parah lagi, perusahaan merapkan kualifikasi syarat seperti magang, sertifikat, dan pengalaman kerja. Problem ini menciptakan ketidakpastian dan kelelahan massal sehingga terjadi eksploitasi terang-terangan terhadap manusia sejak sistem kualifikasi dibuat.
Hemat kami, ada enam faktor problem sistemik dalam dunia pekerjaan di Indonesia:
1. Persepsi Lama yang tidak sejalan dengan pandangan modernisasi.
Dulu kita diajarkan rumus sederhana, sekolah rajin, kuliah, dapat gelar, tingkatkan skill, maka pekerjaan dan hidup aman akan datang. Itu berhasil karena lulusan masih sedikit dan persaingan masih wajar pada masanya.
Hari ini rumusnya tidak sejalan dengan kompleksitas kehidupan modern. Jutaan orang punya gelar yang sama, sertifikat yang sama, skill yang sama, tapi memperebutkan jumlah pekerjaan yang jauh lebih sedikit. Akibatnya gelar yang dulu jadi tiket masuk dunia kerja, sekarang cuma jadi tiket untuk ikut antri, ijazah berubah jadi syarat minimum.
Memiliki ijazah era 1990-an seolah-olah memiliki segalanya, seperti jaminan masa depan, diperebutkan kantor pemerintah, kantor swasta. Maka, era tersebut terjadi urbanisasi masyarakat desa ke kota pergi menuntut ilmu demi mendapatkan satu lembar kertas tersebut.
Ini diistilahkan credential inflation, oleh Randall Collins dalam karyanya "The Credential Society 1979. Collins memaparkan bahwa fenomena akses pendidikan tinggi terdesentralisasi dan massal, nilai tukar simbolik dari gelar menurun. Agar memudahkan pembaca memahami gagasan Collins, maka kami sederhanakan bahwa gagasan tersebut identik dengan inflasi mata uang Indonesia terhadap dollar, atau mirip konsep ekonomi yang mendalilkan "ketika barang langkah, maka harga naik. Sebaliknya ketika barang beredar banyak, maka harga turun. Ini persis istilah Collins pada kasus ijazah.
Melihat fenomena ini, perusahaan menaikkan taraf kualifikasi atau rekrutmen, terutama mencari skill, pengalaman kerja, dan kemapanan lainnya. Realitas ini disebut oleh Dore Diploma Disease, di mana pendidikan jadi tempat kompetitif status, bukan transfer keterampilan.
2. Paradoks Entry Level dan Mesin Rekrutmen.
Di saat persaingan makin ketat, tuntutan perusahaan malah makin tinggi. Lowongan "entry level" minta pengalaman 2-5 tahun, bisa desain, data, marketing, editing, komunikasi, multitasking. Gajinya cuma sedikit di atas UMR. Muncul pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dapat pengalaman kalau kerja pemula saja minta pengalaman? Ditambah lagi proses rekrutmen sekarang disaring ATS.
Sebelum CV dibaca manusia, dia harus lolos algoritma dulu. Orang jadi sibuk belajar "cara mengalahkan mesin" daripada benar-benar mengasah kemampuan. Mencari kerja terasa seperti main game dengan sistem yang tidak pernah dijelaskan.
Pasar kerja meminta pengalaman untuk mendapatkan pengalaman. Ini struktural failure. Perusahaan externalize biaya pelatihan ke individu dan kampus, perusahaan hanya ingin terima SDM siap pakai tapa perlu pelatihan, tanpa perlu biaya magang, tanpa perlu buag-buang waktu. Dalam hal ini perusahaan melemparkan tanggung jawab sepenuhnya ke kampus.
Sementara ada teori Algorithmic Management, Shoshana Zuboff & Alex Rosenblat "surveillance capitalism" yang menjelaskan bahwa CV tidak lagi dokumen naratif tapi "dataset" yang harus dioptimasi untuk kata kunci. Akibatnya terjadi dehumanisasi pada proses rekrutmen. Sederhananya keterangan teori di atas adalah mencari pekerjaan sekarang tidak bersaing dengan pelamar lain, melainkan bersaing dengan robot tanpa kita tahu sistem kerja si robot.
3. Credential Inflation dan Ghost Job.
Karena semua orang terus upgrade diri, maka standar minimum terus naik. Inilah yang disebut credential inflation. Sertifikat yang dulu istimewa sekarang jadi biasa. Gelar yang dulu langka sekarang umum. Di saat yang sama muncul "ghost job" lowongan dipasang tapi tidak benar-benar untuk diisi.
Tujuannya hanya kumpulkan database atau jaga citra perusahaan. Pencari kerja habis waktu, tenaga, dan harapan untuk peluang yang bahkan tidak ada. Ditambah persaingan di dunia global. Satu lowongan remote bisa diserbu ribuan orang dari seluruh dunia dalam hitungan jam.
Credential Inflation merupakan konsep dari Brown, Lauder & Ashton dalam karya "The Global Auction" Negara dan individu terjebak dalam "perlombaan kualifikasi". Saat semua orang punya S1 + 3 sertifikat, maka perusahaan minta S2 + 5 sertifikat. Hasilnya nihil, tidak ada pemenang, yang ada hanya biaya sosial yang naik.
4. Hustle Culture, Magang, dan Outsourcing.
Ketika sistem terasa buntu, muncul jawaban sederhana, "kerja lebih keras lagi". Lahirlah hustle culture yang membuat burn out jadi lencana. Perusahaan tahu ada ribuan anak muda yang takut CV kosong, jadi sistem ini terus berputar. Ditambah outsourcing yang menuntut loyalitas karyawan tetap, tapi statusnya sementara. Sakit takut izin. Kontrak habis, takut tidak diperpanjang. Orang bekerja penuh waktu, tapi hidup dalam ketidakpastian permanen.
Dampak sosiologis, terjadi future discounting, Karena ketidakpastian tinggi, orang menunda menikah, punya anak, dan beli rumah. Ini menurunkan fertilitas dan konsumsi jangka panjang. Kelas menengah tidak lagi jadi penyangga stabilitas, tapi jadi kelompok paling rentan terhadap guncangan.
Kami melihat ini selaras denga terminologi Hustle Culture Neoliberal Subjectivity Menurut Byung- Chul Han dalam "The Burnout Society" masyarakat modern berubah dari "masyarakat disiplin" ke "masyarakat prestasi".
5. Kelas Menengah yang Rapuh.
Ironi terbesar ada di "kelas menengah". Di atas kertas punya kerja tetap dan penghasilan bulanan. Kenyataannya gaji memiliki pos- pengeluran tersendiri, kebutuhan untuk kos, cicilan, listrik, dan makan. Tidak ada tabungan, tidak ada bantalan. Sedikit saja guncangan, entah sakit, di-PHK, biaya naik - langsung jatuh.
Ekonomi boleh tumbuh 5,6%, itupun hasil (belanja pemerintah) governance spending, sisi lain kualitas pekerjaan menurun. Gig economy dan kerja fleksibel memberi kebebasan di atas kertas, tapi memindahkan semua risiko ke individu. Tanpa jaminan kesehatan, tanpa kepastian masa depan. Banyak anak muda jadi memiliki ketakutan psikologis massal, takut menikah, takut beli rumah, dan takut memiliki anak. Bukan karena malas, tapi karena masa depan dari hasil kerja tidak memberikan kepastian.
Stagnasi upah riil vs kenaikan biaya hidup struktural kebutuhan perumahan, pendidikan, kesehatan naik lebih cepat dari gaji. Selanjutnya ada "Financialization of Life", hidup dibiayai utang, cicilan jadi beban tetap.
6. Pertanyaan Intinya.
Masalahnya bukan "kurang kerja keras". Kerja keras, disiplin, dan ambisi tetap penting. Tapi ketika kerja keras dijadikan jawaban untuk semua masalah ekonomi, algoritma, dan kebijakan, maka dunia pekerjaan sedang menuntut manusia menjadi robot yang kerja tampa tidur.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya "bagaimana cara kerja lebih keras" dan mulai bertanya "mengapa kita harus kerja sekeras ini untuk hidup yang biasa-biasa saja". Karena manusia bukan mesin. Kita butuh kerja, tapi kita juga butuh rasa aman.
Dari sisi psikologis, terjadi Locus of Control bergeser ke eksternal. Individu secara secara eksistensial sadar kerja keras saja tidak cukup, tetapi kerja dengan kenyamanan sudah memberi mereka hidup.
