Pendidikan dan Ambiguitas Masa Depan Bangsa Indonesia
 |
| Foto: Tangkapan layar Akun Instagram Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |
Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Ada bauksit, timah, nikel, gas, minyak, CPO, emas, batu bara, rempah-rempah, dan hampir semuanya ada di bumi pertiwi. Melimpahnya sumber daya tersebut bahkan sering dipandang sebagai keunggulan Indonesia dibanding banyak negara, bisa disebut benua Eropa, Amerika dan negara-negara cemburu pada kita.
Akan tetapi, surplus sumber daya alam tidak menjamin sebuah bangsa maju secara ekonomi. Ironisnya, kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan bangsa dimana warga banyak yang jadi pembantu di timur tengah. Berdasarkan data MHRSD Arab Saudi tahun 2025, ada 176.308 orang. 92 ribu orang merupakan perempuan sebagai pekerja pembantu rumah tangga.
Persoalan tersebut tidak akan selesai jika Indonesia masih berputar mengurus persoalan klasik seperti eksploitasi alam tanpa henti. Tetapi problem besar bangsa selama ini adalah pendidikan belum secara konsisten menjadi prioritas pembangunan nasional sejak Indonesia merdeka.
Indonesia lebih dulu memproklamirkan kemerdekaan daripada China. 1945 Indonesia proklamasi, sementara proklamasi china tahun 1949. Faktanya, China hampir menyaingi Amerika, sedangkan Indonesia tertinggal jauh, bahkan level kita jauh di bawah Malaysia.
Jika kita mencermati secara komprehensif, maka hampir negara-negara tersebut menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan peradaban negaranya.
Sisi lain, Indonesia stagnan dan tidak belajar dari negara-negara tersebut. Guru di Ibu Pertiwi banyak, angkanya fantastis. Namun, di balik angka itu tidak memberikan efek domino mencetak SDM kualifikasi internasional. Guru honorer digaji triwulan sebesar 400 ribu, angka itu hanya cukup untuk ngopi 3 malam di warkop atau cukup untuk membeli bakso selama beberapa hari.
Faktor lain yang menjadi penyebabnya adalah fasilitas sekolah. Di daerah terluar, tertinggal, dan terpinggir Indonesia banyak sekolah tidak memiliki atap, bahkan hari kamis 24 juli 2026 warganet mengelus dada ketika tranding video di media sosial yang memperlihatkan guru menggendong anak menyeberang sungai dengan menaiki jembatan tali yang digantung.
Selain fasilitas, ada variabel kurangnya dukungan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas.
Kalau kita berkaca pada negara-negara yang mengedepankan pendidikan sebagai fokus utama seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Singapura. Maka kita bisa melihat dampak nyata hasil dari pendidikan, Jepang telah melahirkan inovasi otomotif yang merajai jalanan, Korea selatan menghasilkan Samsung yang penah merajai smartphone, Finlandia menghasilkan Nokia, dan Singapura menghasilkan daya saing ekonomi negara-negara besar.
Anggaran pendidikan Indonesia 20% sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar sebelumnya tidak diganggu tapi IQ nasional 78, sekarang APBN sebagiannya dialihkan ke program MBG dengan filosofi mencegah stunting tapi hasil banyak persoalan, dari dapur fiktif sampai keracunan. Dari fenomena tersebut, tanpa memotong anggaran pendidikan saja, IQ kita tertinggal, apalagi sekarang anggaran pendidikan dipangkas. Hasilnya bisa kita prediksi bagaimana IQ nasional, kemungkinan besar turun dua poin.
Akhirnya sampai pada garis besar bahwa kemajuan suatu negara mensyaratkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang mendukung keberlangsungan bangsa, peradaban, dan masa depan bersama. Beri ruang lebih besar pada bidang pendidikan: infrastruktur sekolah, keharusan memberikan insentif guru dan dosen di atas UMR sehingga mereka hanya fokus mengajar. Kemudian yang paling penting adalah kebijakan sektor pendidikan harus menjadi nomor satu dibanding sektor-sektor lain.
