Survei SMRC: Saat Data Ekonomi Menggerus Dukungan Rakyat
 |
| Foto: Tangkapan layar Akun Instagram SMRC |
Sebagai gambaran, dulu dari 10 orang yang kami temui, 8 orang masih bertepuk tangan. Sekarang hanya 5 orang. 3 orang memilih diam, dan 2 orang lainnya sibuk menatap HP-nya. Angka itu bukan sekadar statistik. Itu potret suasana hati publik hari ini.
Yang lebih mengkhawatirkan, kepuasan terhadap kondisi ekonomi jatuh jauh lebih dalam. Dari 40% menjadi 15,7%. Awalnya 40% masyarakat masih percaya akan ada “kejutan besar” di sektor ekonomi. Kenyataannya justru sebaliknya. Penurunannya tanpa rem. Ibarat mobil yang melaju di turunan tanpa ada yang menginjak rem.
Jika kami bedah lebih dalam, datanya semakin menegaskan keresahan itu. Pernyataan Ferry Latuhihin tentang PMI Manufaktur yang turun ke 46,9 adalah bukti nyata. Sektor yang selama ini paling banyak menyerap tenaga kerja formal itu sudah masuk zona kontraksi. Kami membayangkan, jika kondisi ini terus berlanjut, bukan ramalan lagi bahwa badai PHK akan datang satu demi satu.
Di sisi lain, Indeks Kepercayaan Konsumen juga turun dari 126 ke 117. Artinya daya beli melemah. Sementara itu, setelah 72 bulan surplus, neraca perdagangan kita justru dikejutkan defisit 1,61 miliar USD pada Juni lalu. Inflasi pangan sudah di atas 7%, jauh melampaui target Bank Indonesia.
Rupiah pun ikut tertekan. Nasibnya seperti anak kos di tanggal 28: bingung mau makan pakai apa, ujung-ujungnya ngutang. BI sampai harus bekerja ekstra keras agar dolar tidak menembus 18.000.
BI bahkan menawarkan skema swap kepada investor asing agar mereka tidak takut rugi kurs. Tujuannya jelas: tahan dolar. Tapi di sinilah masalah baru muncul. Posisi swap asing kita sudah mencapai 28 miliar USD. Skemanya sederhana: "sini dolarnya dulu, nanti kami kembalikan, plus bonus sedikit biar tidak rugi kurs."
Padahal cadangan devisa kita hanya 145,6 miliar USD. Bayangkan jika swap itu jatuh tempo bersamaan. Ibarat isi dompet Anda 145 ribu, lalu Anda meminjamkan 28 ribu ke teman. Lalu tiba-tiba semua teman nagih di tanggal yang sama. Ambyar. Dengan kondisi seperti ini, wajar jika publik tidak puas. Dan kami menilai, tanggung jawab terbesar ada di kebijakan fiskal.
Kami juga menyayangkan pemandangan yang terjadi di lapangan. Aparat TNI, Polri, bahkan Babinsa diturunkan sampai ke desa dan SPBU untuk mengawasi pembayaran pajak. Bagi kami, ini bukan cara membangun kepatuhan. Ini justru membuat rakyat merasa ditekan dan tidak nyaman. Pemandangan seperti ini menunjukkan ada yang keliru dalam pengelolaan fiskal kita saat ini.
Karena itu, kami menilai evaluasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan menjadi mendesak. Mengejar pajak dan menerbitkan surat utang memang bisa dilakukan siapa saja setiap bulan. Tapi yang dibutuhkan masyarakat bukan itu.
Kami butuh desainer ekonomi. Kami butuh industri yang tetap produktif, lapangan kerja yang tersedia, dan kepastian usaha. Bukan hanya mengejar target penerimaan negara, tapi juga menjaga agar isi dompet rakyat tidak terus menipis.
Hasil survei SMRC ini tidak perlu kami serang dengan label "antek asing" atau "Londo Ireng". Survei itu hanya mencerminkan apa yang rakyat rasakan dan apa yang ditunjukkan data. Ketika ekonomi melemah, kepercayaan publik pasti ikut turun. Itu hukumnya.
Jika pemerintah tidak segera mengubah arah kebijakan, terutama di bidang fiskal dan ekonomi, maka penurunan kepuasan ini akan terus berlanjut. Dan kami khawatir, itu akan menjadi ancaman nyata bagi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo ke depan.
