BGN Harus Buktikan Ketegasan Pasca Keracunan MBG Semarang

Foto: Tangkapan layar Akun Instagram @sudaryono

Timelinesocialnetwork.com - Berita keracunan MBG selalu menjadi topik hangat di jagat maya. Satu tahun program ini dijalankan, seolah bukan rahasia umum bahwa keracunan MBG juga membosankan. Kenapa demikian? Karena sejak banyak kasus keracunan, publik menuntut perbaiki sistem pengelolaan MBG yang dinilai tidak memenuhi standar higienis. 

Data nasional BGN sendiri mencatat wilayah Sumatera sebanyak 1.307 orang, Jawa 4.207 orang, dan Indonesia timur 1.003 orang, total semuanya sebanyak 6.457 orang pada tahun 2025. Data itupun masih belum terkumpul pada tahun 2026 dengan jumlah korban sekitar 3.400an.

Kali ini terjadi keracunan siswa di SMKN 6 Semarang, sehingga tidak lepas dari sorotan kepala BGN baru Sudaryono. Kami merangkum pernyataan Sudaryono saat jumpa pers di Jakarta Pusat, Menteng pada Senin 3 Agustus 2026. Menurut Sudaryono, faktor keracunan tersebut disebabkan beberapa hal.

Bukan "Kecelakaan", Tapi Kelalaian Sistemik.

Penyebab keracunan massal MBG di SMKN 6 Semarang bukan misteri. Sudaryono sendiri sudah beberkan, SPPG tidak jalanin SOP. Masak jam 21.00 malam, padahal SOP-nya jam 00.00-03.00 dini hari. Ada indikasi basi. Ini bukan soal "satu dapur nakal". Mencermati penjelasan Sudaryono, harusnya yang perlu dievaluasi distribusi makanan. Pada tahap ini perlu juga ada pengawasan ekstra guna memastikan makanan sampai tepat waktu.

Ini soal manajemen yang abai terhadap standar keamanan pangan. Kalau SOP dasar seperti jam masak saja dilanggar, bagaimana kita percaya 80 juta porsi MBG ke depan bisa aman? Artinya masalahnya ada di pengawasan dan kultur kerja di lapangan.

Hemat kami, ketika pihak SPPG tidak menjalankan SOP, maka bukan hanya pelanggaran administratif lalu dicabut hak pengelolaannya, melainkan sudah masuk unsur pidana kelalaian. Sebab setelah kejadian ini, ratusan siswa di SMKN 6 Semarang mengalami gangguan kesehatan massal.

Pencopotan Kepala SPPG Tidak Cukup.

Langkah mencopot kepala SPPG Semarang itu wajib, tapi itu hanya "kambing hitam" tingkat operasional. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi SPPG itu? Siapa yang meloloskan dapur yang tidak patuh SOP untuk dapat kontrak MBG? BGN harus jawab. Kalau hanya pecat kepala dapur lalu selesai, maka 3 bulan lagi kita akan dengar kasus serupa di kota lain. Evaluasi harus naik ke level rekrutmen, pelatihan, dan audit berkala SPPG di seluruh Indonesia.

Sulit rasanya melihat ada perubahan besar dari BGN jika kepala SPPG tidak punya kemampuan memahami gizi, tidak memiliki kemapanan merekrut tukang masak, dan kemampuan menyeleksi makan higienis. Di satu sisi, kepala SPPG hanya memiliki modal membuat dapur dan mengejar nilai ekonomi, sementara sisi lain tidak ada kewaspadaan terhadap nasib penerima manfaat.

MBG Taruhannya Nyawa Anak, Buka Sekadar Program Politik.

Filosofi MBG dari awal adalah mencegah stunting sebagai langkah konkrit mendukung Indonesia emas 2045 yang mendukung peradaban Indonesia agar mampu bersaing di kancah global. Landasan moral tersebut cukup dilematis jika hari ini program prioritas Prabowo masih memiliki problem yang sama sejak awal dijalankan.

MBG dijual sebagai program sosialisme dan bukti keberpihakan negara. Tapi ketika eksekusinya ceroboh, yang jadi korban adalah anak sekolah. Keracunan massal ini mencederai dua hal sekaligus, yaitu kepercayaan publik ke negara dan kesehatan generasi.Tidak bisa lagi MBG diperlakukan seperti proyek bagi-bagi anggaran. Ini soal pangan, salah jam tiga jam menghasilkan efek negatif sampai ratusan anak dirawat. Negara tidak punya toleransi untuk "lupa" atau "terlambat" dalam hal ini.

Tegas Harus Dibuktikan, Bukan Hanya Diumumkan.

Pernyataan Sudaryono bahwa "BGN tidak akan toleransi pelanggaran apapun" cukup bagus. Tapi publik butuh bukti, bukan konferensi pers. Buktinya, audit mendadak semua SPPG nasional, publikasikan daftar SPPG yang lolos dan gagal SOP, dan ada sanksi pidana, bukan hanya administratif, untuk yang membahayakan nyawa. Kalau BGN serius, maka kasus Semarang harus jadi kasus terakhir. Kalau tidak, maka MBG akan dikenang bukan sebagai program gizi, tapi sebagai program keracunan massal berskala nasional.