Rocky Gerung: Kebijakan Luar Negeri Prabowo Tak Selaras dengan Kapasitas Bangsa

Foto: Tangkapan layarAkunInstagram @hendra.supra

Timelinesocialnetwork.com - dari satu dekade terakhir, Indonesia akhir-akhir ini masuk pada era yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di tengah ketidakpastian global seperti ketidakpastian ekonomi, perang, dan diplomasi, Indonesia sedang melankolis menentukan arah kebijakan luar negeri. 

Ketika peta dinamika internasional berubah dengan cepat, semua negara memikirkan langkah dan strategi dalam merumuskan kebijakan luar negeri, termasuk Indonesia.

Pada artikel kali ini kami merangkum tiga potret keterlibatan Indonesia di kancah internasional menurut Rocky Gerung sebagaimana dikutip di kanal YouTube @pembelaprabowo. Rocky menilai arah kebijakan luar negeri Prabowo tidak selaras dengan realitas bangsa, kedekatan dengan Amerika, sosialisme pragmatis, dan rekomendasi kebijakan.

1. Ketidakselarasan Kapasitas dan Realitas Bangsa.

Akademisi Rocky Gerung menilai ada jurang antara kapasitas personal Presiden Prabowo di diplomasi global dengan kesiapan bangsa Indonesia. Banyak publik menganggap bahwa Prabowo dinilai mampu "bermain" dengan Trump, Xi Jinping, hingga Putin, tapi negara belum punya fondasi ekonomi dan politik luar negeri yang kuat untuk mendukung manuver tersebut. 

"Misalnya dia main dengan Trum main dengan Jingping main dengan Putin segala macam itu enggak ada yang bisa susul itu nah *kita sebagai negeri bangsa yang mengerti bahwa presiden punya kapasitas bermain di elit internasional tapi bangsa ini tidak mampu setara dengan Kapasitas Presiden," jelas Rocky Gerung.

Anggapan ini tidak muncul dari ruang gelap, melainkan lahir dari rekam jejak Prabowo yang lahir dari rahim militer dan memiliki banyak stok strategi untuk membawa Indonesia ke arena global. Optimisme tersebut hanya utopia,  sebab tidak didukung dengan sumber daya. 

Membaca itu sebagai problem bangsa, Rocky menyarankan Prabowo tidak memaksakan diri masuk ke poros BOP Amerika. Alih-alih mengejar pengakuan negara besar, Indonesia sebaiknya kembali ke identitas sejarahnya sebagai pemimpin Asia-Afrika. Ini lebih realistis karena berakar pada warisan Konferensi Asia-Afrika 1955 dan tidak menuntut biaya politik setinggi aliansi militer.

2. Kritik terhadap Kedekatan dengan Amerika.

14 April 2026, Indonesia melakukan kerja sama blanket overnight acces, di mana Indonesia memberikan akses udara kepada amerika terkait lintas udara. Selain itu, Prabowo Subianto sebelumnya pernah menyebutkan Amerika sebagai teman sejati dan membawa Indonesia sebagai anggota Board of Peace bentukan Donald Trump. 

Kedekatan ini juga mendapatkan kritik tajam Rocky Gerung, Rocky menilai perjanjian kerja sama dengan Amerika saat ini problematis karena tidak disertai "fakta militer" yang jelas. Artinya, Indonesia tidak masuk dalam pakta pertahanan, tapi tetap harus mengikuti konsekuensi politik dari aliansi tersebut.

 Akibatnya muncul reaksi dari masyarakat sipil dan komunitas Islam yang melihatnya sebagai bentuk ketergantungan baru. Bagi Rocky, ini paradoks: ingin dipandang kuat di forum internasional, tapi justru kehilangan kemandirian. Posisi non-blok dan jembatan Asia-Afrika disebut lebih aman karena tidak menyeret Indonesia ke dalam konflik blok besar.

3. Sosialisme Pragmatis Harus Didukung Ekonomi Kuat.

Ide besar Prabowo tentang sosialisme lewat program MBG, Koperasi, Sekolah Rakyat, dan Perumahan Rakyat hanya bisa jalan jika negara punya "state spending" yang besar. Rocky menegaskan: tanpa ekonomi yang kuat, semua proyek itu akan berubah dari pujian menjadi kritikan. 

Saat ini APBN masih tertekan dan Danantara lebih banyak dipakai untuk efisiensi pragmatis, bukan untuk agenda ideologis. Jadi sebelum bicara politik luar negeri yang ambisius, pemerintah harus bereskan dulu dapur domestik. Kalau tidak, retorika "pemimpin Asia-Afrika" hanya jadi wacana tanpa daya tawar.

4. Rekomendasi Arah Kebijakan.

Singkatnya, Rocky menawarkan 3 koreksi arah. Pertama, turunkan ambisi geopolitik ke level yang sesuai kapasitas bangsa. Kedua, jaga jarak dari poros militer mana pun dan bangun narasi Asia-Afrika sebagai soft power. Ketiga, fokuskan energi pada konsolidasi ekonomi agar program sosialisme negara punya bahan bakar. 

Dengan begitu, Prabowo tidak hanya dipandang sebagai presiden yang "laku" di forum internasional, tapi juga mampu menerjemahkannya menjadi kesejahteraan di dalam negeri. Kalau tidak, Indonesia berisiko punya presiden bertaraf internasional, tapi rakyatnya tertinggal di dalam.