Politik Balas Jasa dan Kartel Kekuasaan, Mengapa Indonesia Sulit Berubah?

Foto: Tangkapan layar Akun Instagram Prabowo

Timelinesocialnetwork.com - Sebuah negara selalu memiliki masalah hampir setiap hari. Indonesia pada tahap ini memiliki banyak problem yang sulit dituntaskan, bahkan untuk menuntaskan masalah selalu muncul masalah baru. Fenomena tersebut bisa disebut sebagai kanker yang merambat ke sel lain. 

Contoh nyata dari kanker ini adalah ketika polisi membongkar bungker yang diduga milik Jampitsus Kejagung, padahal dasarnya peristiwa itu sebagai upaya pembersihan terhadap tindak pidana korupsi, tetapi di belakang peristiwa ada peristiwa besar yang jarang dibaca, yaitu perang antara aparat penegak hukum. 

Sulit membayangkan Indonesia ideal sebagaimana ekspektasi bersama, Indonesia yang bersih dari korupsi, Indonesia yang memungkinkan ada jaminan ekonomi setiap warga negara, Indonesia yang memiliki jaminan keadilan hukum bagi setiap warga negara, dan Indonesia yang menjamin setiap pergantian kepemimpinan lepas dari balas jasa politik atau kepemimpinan yang lahir dari rahim rakyat.

Khususnya dalam kepemimpinan, Indonesia mempraktekkan sistem barter antar elit. Di mana kepemimpinan lahir lahir sebagai hadiah, tukar kepentingan, dan bala jasa politik. Riset komprehensif dari Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2025 mengungkap besarnya porsi bagi-bagi kursi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa ada 33 wakil menteri menjabat sebagai komisaris BUMN.

Masih pada survei Transparency International Indonesia (TII) Total Kursi Politik, menemukan sedikitnya 165 posisi komisaris di BUMN induk (holding) maupun anak perusahaan (sub-holding) diduduki oleh orang-orang yang terafiliasi politik.

Sementara itu, ada gambaran sederhana yang bisa kami tawarkan terhadap pembaca terkait pembahasan artikel, yaitu Kapolri, Listyo Sigit Prabowo menjadi orang terlama seja reformasi memimpin polri. Fenomena mena ini semacam ada perjanjian politik yang begitu transparan, karena setelah Prabowo dilantik bersama Gibran, ada anggapan Kapolri diganti sebagai tuntutan banyak peristiwa yang gagal dituntaskan, misalnya kematian suporter bola Kanjurahan dan lain-lain.

Bukan itu saja, pada level menteri terdapat bagi-bagi jabatan hasil koalisi partai politik, di mana presiden memberikan jabatan menteri sebagai bentuk koneksi, bukan hasil meritokrasi. Pada awal terbentuknya pemerintahan Prabowo, corak pemerintahan terlihat kejelasan bagi-bagi jabatan menteri. Kalau kita mencermati secara mendalam dengan pendekatan analisis ilmu politik, alih-alih disebut akomodasi politik, melainkan kartel partai politik.

Ketika kabinet merah putih terbentuk, jumlah menteri dan kepala badan saat pertama kali diumumkan, belum termasuk puluhan wakil menteri (wamen) dan asisten khusus, personel di lingkaran utama kabinet melampaui sebanyak 100 orang. Pengamat menggambarkan kabinet gemuk sebagai comparasi tegas dibanding negara maju. Amerika hanya memiliki 15 menteri, sementara Jepang hanya memiliki 11 menteri.

Sebagaimana tesis awal bahwa kepemimpinan Indonesia lahir dari hadiah politik, bukan lahir dari rahim rakyat, maka kami melihat Indonesia kekinian sulit menghasilkan pemimpin yang berkualitas atau pemimpin realistis bekerja untuk kepentingan publik. Panoranama kepemimpinan tersebut hanya menghasilkan kebijakan untuk kartel politik. 

Sementara, di bawah ada rakyat yang setiap hari kerja demi bisa bertahan hidup keluarganya, ada ibu-ibu masak sambil memikirkan jajan anaknya, dan ada banyak warga meminta-minta demi di lampu merah demi bisa bertahan sampai esok hari. Ketika realitas rakyat tidak seindah janji politik waktu kampanye, dan jabatan hanya balas jasa, maka kerja pemerintah bukan untuk mendistribusikan keadilan, melainkan mendistribusikan isi dompet kartel politik.

Agar Indonesia bisa keluar dari lingkaran politik tersebut, maka cara yang dilakukan oleh kekuasaan bila ingin benar-benar mengurus bangsa adalah barani ambli sikap dengan cara keluar dari koalisi partai yang membelenggu. Selanjutnya, ambil diskresi memilih orang-orang integritas, dan punya kapasitas menduduki jabatan strategis.