Koperasi Merah Putih di Jambi Disorot, Tantangan Terbesar Ada di SDM dan Tata Kelola

DPC PERMAHI) Jambi menggelar Seminar Implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia 

Timelinesocialnetwork.com - Pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jambi terus berjalan. Namun para pemangku kebijakan mengingatkan, keberhasilan program ini tidak bisa hanya diukur dari jumlah gerai yang berdiri.

Gagasan itu mengemuka dalam Seminar Implementasi Asta Cita yang digelar Jumat, 4 September 2026 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jambi. Seminar tersebut dihadiri sekitar mahasiswa se-Kota Jambi ini mempertemukan Kejati Jambi, Pemkot, Dinas Koperasi dan UKM, Kesbangpol, Kodim 0415/Jambi, dan Asosiasi KDKMP untuk membahas arah KDKMP ke depan.

Berdasarkan data Asosiasi KDKMP Jambi, dari 1.585 desa dan kelurahan, pemerintah menargetkan 1.548 titik KDKMP. Hingga 20 Agustus 2026, sebanyak 717 lokasi masih dalam proses pembangunan dan 325 gerai sudah rampung 100%.

"Secara konsep KDKMP memang untuk menguatkan ekonomi dari desa. Tapi sekarang tantangannya sudah bergeser. Bukan lagi soal akta dan gedung, melainkan bagaimana koperasinya bisa jalan, punya usaha, dan memberi dampak," ucapnya.

Ia menambahkan, tolok ukur keberhasilan adalah ketika koperasi aktif melayani anggota, menyerap hasil produksi warga, menopang UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan.

Ketua DPC organisasi mahasiswa hukum Jambi, Roland Pramudiansyah, menyampaikan hasil kajian di lapangan. Beberapa titik masih menghadapi kendala klasik: lahan terbatas, aset belum jelas, dan SDM belum siap.

"Kita tidak bisa berhenti di seremoni pembentukan. Tantangan sesungguhnya adalah membuat koperasi mandiri, profesional, dan berkelanjutan," katanya. 

Ia merinci, banyak pengurus yang belum kuat di administrasi, keuangan, pembukuan, hingga manajemen. Pemahaman tentang SHU, RAT, dan pertanggungjawaban juga perlu ditingkatkan. Selain itu ia menyinggung pentingnya skema kerja sama dengan pihak luar untuk pengisian gerai, supaya tidak ada dominasi yang mematikan kemandirian.

Ketua Umum DPP organisasi mahasiswa hukum, Azhar Sidiq S, melihat ada ruang besar bagi mahasiswa hukum untuk terlibat. Bentuknya mulai dari edukasi, dampingi penyusunan AD/ART, sampai fasilitasi perjanjian kerja sama.  

"Isu hukum di KDKMP bisa muncul sejak awal. Mulai dari dana, aset, kontrak usaha, hingga sengketa lahan. Makanya kepatuhan pada regulasi dan tata kelola harus dikuatkan sejak dini," jelasnya.

Senada, Kasi II Intelijen Kejati Jambi, Ridwan Joni, S.H., M.H., menyebut pihaknya memakai pendekatan pencegahan. Lewat fungsi intelijen yustisial sebagai sistem peringatan dini, Kejaksaan mengawal sejumlah program Asta Cita di Jambi. 

Cakupannya luas: mulai distribusi MBG, penyelesaian legalitas lahan untuk 231 desa di program KDKMP, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga pencegahan pungli di PIP. Melalui "Jaga Desa", Kejaksaan juga membina desa agar APBDes dikelola sesuai aturan.  

"Kami mengajak mahasiswa hukum menjadi mitra pengawasan. Deteksi dini penyimpangan anggaran dan edukasi ke masyarakat itu penting," ujarnya.

Kepala Kesbangpol Kota Jambi, Raden Jufri, menyebut Asta Cita adalah peta jalan membangun dari bawah. Pemkot Jambi telah mendorong berdirinya Koperasi Merah Putih di 68 kelurahan.  

"Koperasi harus memberi manfaat konkret: bantu UMKM, buka akses usaha, penuhi kebutuhan warga, dan ciptakan kerja. Ini juga akan kita padukan dengan 11 program unggulan Pemkot," katanya.

Dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Nelliyati Hasibuan, S.E., menyampaikan seluruh desa/kelurahan di Jambi sudah punya Koperasi Merah Putih.  

"Pembentukan sudah selesai. Sekarang PR-nya memastikan pengelolaannya profesional, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi dengan kampus dan organisasi mahasiswa sangat kami butuhkan untuk pendampingan," tuturnya.

Sementara itu Mayor Widi dari Kodim 0415/Jambi menyoroti kendala lahan di perkotaan sebagai salah satu hambatan pembangunan sarana KDKMP. Ia menegaskan program ini punya peran strategis dalam menguatkan ekonomi masyarakat akar rumput.

Di akhir seminar, peserta menyepakati bahwa fondasi KDKMP ke depan adalah 4 hal: SDM yang mumpuni, tata kelola transparan, kepastian hukum, dan usaha yang berkelanjutan sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.