Lukas Luwarso Sebut Pencopotan Purbaya Tak Obati Kanker Ekonomi, Kabinet Gemuk Harus Dipangkas
 |
| Sumber: Screnshot Chanel Kanal YouTube Abraham Samad Speak Up |
Hal itu disampaikan Lukas dalam kanal Abraham Samad Speak Up, menanggapi kabar Purbaya digantikan wakilnya, Suahasil Nazara.
"Mengganti Purbaya itu tidak akan mengubah apa-apa. Ini hanya ingin menutupi dengan balsem problem real yang sudah sangat parah," ujar Lukas.
Lukas menyebut problem riil yang dihadapi saat ini bukan pada figur menteri keuangan semata, melainkan pada struktur dan tata kelola keuangan negara secara keseluruhan. Purbaya, kata dia, pada dasarnya hanya menjadi corong pemerintah dan bukan pengambil kebijakan independen.
Ia menyoroti salah satu pemicu ketegangan internal adalah soal Dana Transfer ke Daerah (TKD). Lukas mengungkapkan adanya perbedaan data yang mencolok antara pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut 90 daerah tidak bisa membayar gaji, dengan data yang dibocorkan Purbaya yang menyebut angka sebenarnya mencapai 490 kabupaten/kota yang hampir kolaps.
"Ini hanya ingin menutupi problem riil yang sudah sangat parah. Bayangkan 490 daerah level kabupaten artinya," katanya.
Menurut Lukas, jika pemerintah serius ingin melakukan operasi penyelamatan ekonomi, bukan sekadar mengganti satu menteri, melainkan memangkas struktur kabinet yang gemuk. Ia menyebut kabinet dengan 110 menteri harus dipangkas menjadi 25.
"Bukan mereshuffle menteri, merombak total. Bukan memangkas dana keuangan daerah, tapi yang dipangkas adalah menterinya. Itu salah satu operasi untuk mengangkat kanker stadium 4," tegasnya.
Lukas juga mengkritik logika anggaran dua program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai kedua program tersebut salah secara perencanaan karena mengambil porsi besar dari anggaran yang sudah ada.
"MBG mengambil hampir 300 triliun dari dana pendidikan, KDMP mengambil hampir 70 persen dari dana desa. Secara logika anggaran itu sudah salah. Kalau mau program baru ya jangan merampok anggaran program lain," ujarnya.
Akibat pemangkasan transfer daerah dari yang biasanya Rp 900 triliun menjadi sisa Rp 600-an triliun, daerah menjerit. Lukas mencontohkan pidato Gubernur Papua yang menyebut daerahnya hampir mati karena dana transfer ditahan, serta teriakan serupa dari Aceh dan Kalimantan.
Ia mengibaratkan pemerintahan saat ini terkena virus megalomania, ingin membangun semuanya serba besar dan seketika tanpa pilot project. Ia menggunakan teori fraktal, di mana keberhasilan harus dimulai dari kecil baru direplikasi menjadi besar.
"Tidak ada dunia ini terjadi seketika. Alam semesta butuh 13,8 miliar tahun. Program harusnya evolusi, dimulai dari 800 atau 8.000 desa dulu, bukan langsung 81.000 desa. Kalau melawan hukum alam, Tuhan pasti murka, manifestasinya rakyat yang murka," kata Lukas.
Terkait polemik Koperasi Desa Merah Putih, Lukas menilai tidak ada satu pun best practice yang bisa diklaim berhasil setelah berjalan sejak Juli 2025. Yang muncul justru cerita kios dibangun di dekat jurang, di atas bukit, hingga pemaksaan penutupan Indomaret dan warung warga. Bahkan pelatihan calon pegawai KDMP bergaya militer dengan biaya Rp 5 juta per orang yang menelan Rp 1,5 triliun dan menelan korban jiwa, dinilai tidak masuk akal.
Lukas juga menilai ada operasi politik di balik mobilisasi kepala desa ke DPR yang meminta perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, hal itu adalah barter kepentingan: kepala desa ingin tetap berkuasa meski dana desa dipangkas dari Rp 2 miliar menjadi Rp 200 juta, sementara pemerintah pusat ingin program KDMP tetap berjalan tanpa penolakan.
"Mestinya yang dipersoalkan adalah kenapa jatah dana desa dipangkas, tapi yang terjadi justru minta diperpanjang jabatannya. Ini botol ketemu tutup," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa mekanisme self correction dan moratorium total untuk evaluasi, penyakit kanker ekonomi ini akan semakin parah dan berpotensi memicu kerusuhan sosial di daerah.
"Keracunan MBG sudah 50 ribu murid terdampak di 245 kabupaten/kota. Kalau peristiwa dramatik seperti ini tidak memunculkan self evaluasi, kita tidak tahu lagi seberapa keras kepala kekuasaan ini," tutup Lukas.
