Menakar Arah Juang HMI: Refleksi Hari Pertama LK II Jakpustara
 |
| Rahim, Peserta LK II Japustara |
Pada hari pertama yang berlangsung intensif ini, forum langsung dihentak dengan diskusi multidimensi. Melalui racikan materi dari tiga konseptor ulung Kanda Rio, TB. Massa Djafar, dan Syukur Mandar para peserta tidak sekadar disuguhkan teori di saja mereka dipaksa membedah anatomi ketimpangan sosial-ekonomi, mengevaluasi rapor demokrasi Indonesia, serta menformulasikan Ideopolitorstratak (Ideologi, Politik, Organisasi, Strategi, dan Taktik) sebagai kompas arah perjuangan organisasi.
Gugatan terhadap Keadilan yang Pincang
Sesi awal yang dinakhodai oleh Kanda Rio menjadi ajang otopsi terhadap konsep keadilan di Indonesia. Di forum akademik tersebut, ia menggugat reduksi makna keadilan yang selama ini sering kali dipersempit hanya sebatas "kesamaan hak di mata hukum."
Bagi HMI, keadilan substantif harus menyentuh akar kesejahteraan: sejauh mana masyarakat akar rumput memiliki kedaulatan atas akses pendidikan, pekerjaan, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara bermartabat.
Materi ini menjadi cermin retak dari realitas ketimpangan yang hari ini masih mencengkeram publik. Pertumbuhan ekonomi makro dan derasnya investasi terbukti gagal menjadi jaminan pemerataan. Ketika akses modal dan kesempatan berusaha hanya berputar di lingkaran elit, maka jurang pembisah (gap) sosial akan semakin menganga.
Melalui LK II ini, kader HMI ditempa agar tidak gagap data. Mereka dilatih melakukan analisis kebijakan publik yang terukur, mengurai proses dari hulu (regulasi) hingga ke hilir (dampak sosial), guna memastikan hasil pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat luas secara adil.
Demokrasi, Khitah Independensi, dan Jangkar Sejarah Ulama
Estafet gagasan kemudian dilanjutkan oleh pengamat politik senior, TB. Massa Djafar, yang memotret posisi geopolitik HMI dalam ekosistem demokrasi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa potret buram sosial-ekonomi suatu bangsa adalah buah langsung dari kebijakan politik yang diproduksi oleh negara. Oleh sebab itu, demokrasi tidak boleh dikerdilkan hanya sebatas ritualistik pemilu lima tahunan atau sirkulasi kekuasaan semata. Demokrasi yang sehat wajib menjamin adanya kebebasan berpendapat dan keterlibatan aktif publik.
Di sinilah independensi HMI diuji di tengah pusaran zaman. TB. Massa Djafar menegaskan bahwa merawat khitah independensi bukan berarti organisasi harus bersikap apolitis, inferior, atau menarik diri dari realitas kekuasaan. Sebaliknya, independensi adalah kemampuan mutlak organisasi dan kadernya untuk tetap tegak lurus menentukan sikap secara rasional berdasarkan nilai-nilai kebenaran demi kepentingan umat dan bangsa, bebas dari intervensi atau syahwat politik praktis kelompok mana pun.
Sebagai penutup yang sarat akan nilai historis, ia juga mengulas kembali kontribusi besar masyarakat Nusantara, khususnya peradaban Melayu yang menjadi pilar perekat bangsa. Dengan tegas ia menyatakan: "Indonesia tidak akan pernah bersatu kalau tanpa peran ulama."
Pernyataan retoris ini menjadi refleksi spiritual sekaligus jangkar sejarah bagi bung aim sendiri yang disapa akrab dikalangan aktivis kader HMI dan seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam, bahwa mereka mengemban tanggung jawab moral yang amat besar untuk menjaga keutuhan NKRI di masa depan.
