Menkeu Baru Suahasil Nazara: Lanjutkan Kerja Purbaya, Penindakan Rokok Ilegal Makin Kuat
 |
| Menteri Purbaya Rapat dengan DPD sekaligus dicopot jadi Menteri Keuangan, digantikan oleh Wakilnya Suhasil Nazara |
"Ini bagi Kementerian Keuangan adalah melanjutkan pekerjaan. Solid semua teman-teman, melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Kita bukan masalah berubah-berubah," ujar Suahasil di Kantor Kemenkeu, Selasa (16/9/2026).
Menurutnya, tugas utama Kemenkeu tetap sama, yakni menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, dan menstabilkan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, menegaskan tidak akan mengubah arah kebijakan Kementerian Keuangan yang telah dijalankan sebelumnya. Ia memastikan seluruh agenda di Kemenkeu akan berlanjut secara solid.
Isu rokok ilegal kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara menegaskan akan melanjutkan penindakan yang telah dilakukan jajaran Bea Cukai. Komitmen ini bukan tanpa alasan, peredaran rokok ilegal memiliki rantai bisnis gelap yang panjang dan merugikan negara triliunan rupiah.
Rantai tersebut bermula dari hulu, yaitu produksi. Rokok ilegal umumnya diproduksi di pabrik-pabrik rumahan atau skala kecil yang tidak memiliki izin NPPBKC. Lokasinya tersebar di sentra-sentra tembakau seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Madura. Dengan mesin rakitan, mereka memproduksi rokok dengan kemasan mirip merek resmi atau menciptakan merek baru tanpa membayar cukai sedikit pun.
Masuk ke tahap kedua, yaitu modus pelanggaran cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai mengklasifikasikan ada empat modus utama. Pertama, rokok polos tanpa pita cukai sama sekali. Kedua, menggunakan pita cukai palsu yang dicetak sendiri. Ketiga, menggunakan pita cukai bekas yang dipungut dari bungkus rokok yang telah dikonsumsi. Keempat, pita cukai salah peruntukan, misalnya pita untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang tarif cukainya murah, ditempel pada Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tarifnya jauh lebih mahal.
Setelah diproduksi, rokok ilegal masuk ke jaringan distribusi. Peredarannya sangat rapi. Diedarkan melalui grosir, truk ekspedisi, hingga penjualan daring di marketplace dan media sosial. Sasaran utamanya adalah warung-warung kecil di pelosok dan wilayah dengan pengawasan minim. Karena harganya bisa 30-50 persen lebih murah dari rokok resmi, peredarannya sangat cepat.
Dampak di hilir inilah yang paling merugikan. Bagi negara, penerimaan dari cukai hasil tembakau yang menjadi salah satu penopang APBN menjadi bocor. Bagi industri resmi yang taat membayar cukai, pajak, dan upah pekerja, mereka kalah bersaing secara harga. Bahkan petani tembakau dan buruh linting juga terdampak karena serapan tembakau dan lapangan kerja di pabrik resmi terancam.
Bea Cukai sendiri mencatat penindakan rokok ilegal terus meningkat setiap tahunnya. Sesuai arahan Menkeu Suahasil Nazara, penindakan tidak hanya akan menyasar rokok, tetapi seluruh barang ilegal yang merugikan penerimaan negara dan merusak iklim usaha yang sehat.
Suahasil menyatakan komitmennya untuk melanjutkan penindakan. Ia menyebut jajaran Bea Cukai di bawah komando Jaka telah bekerja kuat dalam memberantas peredaran ilegal.
"Soal rokok ilegal saya yakin Pak Jaka ada, tadi Pak Jaka pakai baju putih. Penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat dan akan kita lanjutkan terus," tegasnya.
Ia menambahkan, penindakan tidak hanya menyasar rokok ilegal, tetapi juga berbagai barang ilegal lainnya yang merugikan negara.
Suahasil juga berjanji akan membuka data APBN secara transparan. Menjawab pertanyaan media yang menunggu rilis APBN akhir Agustus, ia mengatakan data akan segera dirilis secara lengkap.
"Karena kan pasti teman-teman media sudah nungguin APBN akhir Agustus ya. Nanti Julia sama Agus sudah kita rapel, kita rapel pakai data yang lengkap. Tanya Pak Sekjen pasti disampaikan ke teman-teman media semua," pungkasnya.
